GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menghadiri rapat Monitoring Center of Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Garut, Senin (4/11/2024).
Dalam kegiatan ini, Nurdin menggarisbawahi pentingnya percepatan pengunggahan eviden sebagai upaya meningkatkan nilai MCP KPK, sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mencegah korupsi.
Nurdin menjelaskan bahwa penilaian ini merupakan lanjutan dari koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korpsupgah) oleh KPK, yang sebelumnya berkolaborasi dengan berbagai daerah terkait delapan area intervensi Korsupgah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Area tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, layanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah, serta tata kelola dana desa.
Menurut Nurdin, evaluasi sementara menunjukkan beberapa area dengan pencapaian yang memuaskan, namun ada pula area yang masih membutuhkan perbaikan.
Ia pun mendorong setiap SKPD terkait untuk memperkuat koordinasi, terutama dalam mempercepat pengunggahan eviden yang diperlukan demi memenuhi target MCP KPK.
Sekda juga mengingatkan bahwa beberapa SKPD mengaku sudah mengunggah eviden, tetapi masih menunggu proses verifikasi dari Korpsupgah KPK atau Kemendagri.
Untuk mengatasi kendala ini, Nurdin meminta Asisten 3 agar secara menyeluruh memastikan seluruh eviden tersebut terverifikasi.
“Bagi yang belum melakukan (unggah eviden), PIC bisa berkomunikasi langsung dengan pihak terkait, identifikasi siapa saja yang belum, serta dorong untuk mengunggah eviden, sehingga proses pengendalian dapat berjalan efektif dari tingkat atas hingga bawah,” ujar Nurdin Yana.
Ia menargetkan agar Kabupaten Garut mencapai skor MCP minimal 90 poin. Untuk itu, Sekda menginstruksikan semua pihak terkait untuk mempercepat proses unggah eviden yang belum terpenuhi.
Jika masih ada kendala dalam verifikasi, Nurdin berharap agar KPK dan Kemendagri dapat segera melakukan akses dan analisa terhadap eviden yang diunggah. “Dengan begitu, poin kita akan meningkat sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh mereka,” pungkasnya.(Akbar)
