Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, memimpin Rapat Koordinasi pembahasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), di Ruang Rapat Dinas Sosial Kabupaten Garut, Selasa (19/8/2025).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Nurdin Yana, memimpin Rapat Koordinasi pembahasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (19/8/2025).
Tujuan Rapat
Sekda menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk memastikan bantuan yang bersumber dari DBHCT dapat segera disalurkan dengan mekanisme yang tepat dan akurat. Selain itu, Pemkab juga tengah menyesuaikan jumlah penerima akibat perubahan alokasi anggaran daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran dan Alokasi
Dalam kesempatan itu, Nurdin menjelaskan bahwa total anggaran DBHCT yang diterima Kabupaten Garut mencapai Rp12 miliar. Dana ini dialokasikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, yang mengatur pemanfaatan hasil cukai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian tembakau dan tenaga kerja.
Catatan BPK dan Tindak Lanjut
Lebih jauh, Nurdin menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima BLT. Ia mengingatkan adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kekurangan pada penyaluran bantuan sebelumnya, sehingga kini proses verifikasi penerima dilakukan lebih ketat.
“Makanya, Dinas Pertanian bersama asosiasi petani tembakau dan pihak terkait lain sedang melakukan inventarisasi. Tujuannya agar penetapan penerima BLT benar-benar sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.
Harapan Sekda
Akhirnya, Nurdin berharap agar distribusi bantuan dapat segera terealisasi tanpa hambatan birokrasi. Ia menekankan, keberadaan BLT harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok buruh dan petani tembakau.
“Dengan pengawasan yang ketat, kita ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” pungkasnya.(red)
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut
