Pemkab Garut Gandeng F-Buminu Sarbumusi untuk Pulangkan PMI Terlantar di Arab Saudi

- Jurnalis

Sabtu, 18 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pertemuan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dengan F-Buminu Sarbumusi di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jum’at (17/10/2025).

Pemkab Garut Gandeng F-Buminu Sarbumusi untuk Pulangkan PMI Terlantar di Arab Saudi

GARUT BERKABAR, Garut Kota — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengambil langkah nyata untuk membantu pemulangan warganya yang menjadi korban perekrutan ilegal tenaga kerja ke luar negeri. Kasus ini menimpa Dini, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Karangpawitan, yang terlantar di Arab Saudi setelah diberangkatkan secara non-prosedural.

Dalam menangani kasus ini, Pemkab Garut melakukan koordinasi intens dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) serta menjalin kerja sama dengan Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (F-Buminu Sarbumusi). Tujuannya, memastikan proses pemulangan Dini ke tanah air berjalan aman dan cepat.

“Fokus utama kami adalah memastikan Bu Dini dapat kembali ke Garut dalam kondisi sehat dan selamat,” ujar Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, usai pertemuan dengan F-Buminu Sarbumusi di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (17/10/2025).

Baca Juga :  Semangat Kebersamaan di Hari Amal Bakti Ke-79: Kemenag Garut Adakan Olahraga dan Baris-Berbaris

Selain menangani kasus tersebut, Syakur menegaskan bahwa Pemkab Garut akan memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang prosedur resmi kerja ke luar negeri. Hal ini penting untuk mencegah kembali terjadinya kasus serupa.
“Kami ingin masyarakat lebih sadar akan potensi kejahatan perdagangan orang dan lebih waspada terhadap tawaran kerja ilegal,” tegasnya.

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin Abdurrahman, menyambut baik langkah cepat Pemkab Garut. Ia menilai, kepedulian pemerintah daerah terhadap pekerja migran sangat penting, terutama bagi mereka yang menjadi korban praktik ilegal.
“Kami akan berupaya maksimal membantu pemulangan Bu Dini ke Indonesia,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Muksin, menambahkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian P2MI yang juga memberi perhatian serius pada kasus ini. Ia menyebutkan, hingga tahun 2025 tercatat 570 warga Garut telah berangkat kerja ke luar negeri secara prosedural, dengan tujuan terbanyak ke Jepang.

Baca Juga :  Pemerintah Kabupaten Garut Mengapresiasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan SDM

Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan tawaran kerja ke Timur Tengah, karena wilayah tersebut masih dalam masa moratorium. “Jika ada tawaran kerja ke Timur Tengah dengan janji manis, sebaiknya laporkan atau konsultasikan terlebih dahulu ke Disnakertrans Garut,” pesannya.

Kasus Dini mencuat setelah video dirinya yang meminta bantuan untuk dipulangkan beredar luas di media sosial. Pemkab Garut yang menerima laporan masyarakat langsung bergerak cepat, berkoordinasi lintas lembaga agar Dini dapat kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Karangpawitan.(red)

Penulis : Rizky

Editor : Admin

Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut

Follow WhatsApp Channel garutberkabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peletakan Batu Pertama KDMP Mekarjaya, Kadiskop UKM Garut Tegaskan Peran Koperasi sebagai Penggerak Ekonomi Desa
Pastikan Sinkron dengan Program Pusat, Bupati Garut Cek Kesiapan Jalan di Wilayah Selatan
Global Game Jam 2026 Jadi Wadah Promosi Budaya Garut Berbasis Digital
Bupati Garut Lantik Puluhan Kepala Puskesmas, Dorong Akselerasi Layanan Kesehatan dan Disiplin ASN
Pelayanan Publik Pemkab Garut Dinilai Prima, Ombudsman RI Beri Opini Tanpa Maladministrasi
Imigrasi Hadir di Garut, Layanan Paspor hingga Pengawasan WNA Kini Lebih Dekat
Kemendagri Pilih Garut sebagai Tuan Rumah Nasionalisme Goes to School 2026
Pemkab Garut Perkuat Tata Kelola Penyiaran, LPPL dan Akses Informasi Jadi Sorotan
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 Februari 2026 - 19:12 WIB

Peletakan Batu Pertama KDMP Mekarjaya, Kadiskop UKM Garut Tegaskan Peran Koperasi sebagai Penggerak Ekonomi Desa

Sabtu, 31 Januari 2026 - 19:41 WIB

Pastikan Sinkron dengan Program Pusat, Bupati Garut Cek Kesiapan Jalan di Wilayah Selatan

Sabtu, 31 Januari 2026 - 19:19 WIB

Global Game Jam 2026 Jadi Wadah Promosi Budaya Garut Berbasis Digital

Jumat, 30 Januari 2026 - 21:21 WIB

Bupati Garut Lantik Puluhan Kepala Puskesmas, Dorong Akselerasi Layanan Kesehatan dan Disiplin ASN

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:12 WIB

Pelayanan Publik Pemkab Garut Dinilai Prima, Ombudsman RI Beri Opini Tanpa Maladministrasi

Berita Terbaru