_Syarat: Tekan Angka Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran_
GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan memberikan insentif tambahan sebesar Rp20 hingga Rp50 juta pada tahun 2025 bagi para camat yang berhasil mempercepat pencapaian indikator makro provinsi.
Indikator tersebut meliputi penurunan kemiskinan, pengurangan stunting, pengangguran, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah masing-masing.
Dana insentif bagi camat ini akan diambil dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yang dikelola oleh Bapenda Jawa Barat.
“Dana tambahan ini berasal dari PKB dan BBNKB yang dikelola provinsi, kemudian ditransfer ke kabupaten/kota melalui Bapenda Jabar. Kami pastikan bahwa dana tersebut dikawal hingga ke tingkat kecamatan. Ini adalah salah satu arahan dari Pak Gubernur,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, dalam Rakor di Gedung Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Rabu (9/10/2024).
Herman menyampaikan komitmen Pemdaprov untuk memberikan insentif tambahan kepada camat-camat yang hadir dalam rapat tersebut, di mana ada 209 camat dari seluruh Jawa Barat yang mendapatkan mandat langsung dari Sekda untuk menjadikan Jabar lebih maju.
“Hari ini kami memanggil para camat untuk menjalankan tugas secara optimal, menjadikan Jawa Barat lebih unggul,” jelas Herman.
Ia menambahkan, insentif ini bertujuan agar camat membangun wilayahnya tidak hanya dari perspektif kecamatan atau kabupaten/kota, tetapi dengan sudut pandang provinsi.
“Peran camat sangat penting, maju atau tidaknya Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh kinerja camat,” tegasnya.
Herman juga menekankan bahwa keberhasilan kecamatan ditentukan oleh keberhasilan desa dan kelurahan. “Camat harus memastikan desa dan kelurahan di wilayahnya menjadi yang terbaik,” tutupnya.
HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
Ika Mardiah
