Rapat Pleno Penetapan Siswa Sekolah Rakyat digelar di Aula Dinas Sosial Garut, Rabu (27/8/2025).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Kabupaten Garut resmi menetapkan daftar siswa penerima manfaat Program Sekolah Rakyat melalui Rapat Pleno di Aula Dinas Sosial, Rabu (27/8/2025). Program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini akan segera berjalan di Garut dengan memanfaatkan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Samarang sebagai lokasi sementara.
Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, menyampaikan bahwa Garut mendapat kehormatan menjadi salah satu daerah rintisan pada tahap pertama. Nantinya, pembangunan gedung khusus Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian PUPR, sementara Pemkab Garut hanya menyediakan lahan minimal 7,5 hektare.
“Semua biaya pembangunan ditanggung pemerintah pusat, daerah hanya menyiapkan lahan. Untuk tahap awal, Garut menampung 75 siswa yang dibagi dalam tiga rombel, satu untuk SD dan dua untuk SMP,” jelas Nurdin.
Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya yang sudah putus sekolah. Para siswa akan mengikuti sistem fullday school dengan fasilitas asrama, di mana seluruh kebutuhan hidup mereka ditanggung negara.
Dari sisi tenaga pendidik, sekolah ini akan merekrut minimal 20 guru dari berbagai latar belakang, termasuk PNS, honorer, dan P3K. “Struktur awal mencakup satu kepala sekolah dan dua puluh guru untuk mendampingi tiga rombel,” tambah Nurdin.
Kepala BBPPKS Bandung, Iyan Kusmadiana, menegaskan bahwa penetapan siswa dilakukan secara ketat melalui rapat pleno dan kunjungan langsung ke rumah calon peserta oleh pendamping PKH. Dokumen hasil pleno telah ditandatangani lintas instansi, mulai dari Kementerian Sosial hingga BPS, untuk kemudian diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Garut.
Sebelum memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), para siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Iyan menambahkan, Garut masuk dalam tahap 1C bersama 64 daerah lain yang ditargetkan sudah operasional penuh pada September 2025.
“Program ini adalah bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Sosial berperan sebagai koordinator, Kementerian PUPR menangani pembangunan fisik, dan pemerintah daerah ikut serta dalam aspek pendidikan maupun kesehatan,” pungkas Iyan.(red)
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut
