Program e-Monev adalah sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan keterbukaan informasi pada badan publik di Jawa Barat. Sistem ini difasilitasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat.
Sekda Herman Suryatman berharap e-Monev dapat memaksimalkan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Ia mengungkapkan bahwa provinsi ini sudah memiliki indeks keterbukaan informasi publik yang tinggi, dengan nilai 84,4, dan badan publiknya masuk kategori informatif dengan nilai 95,53.
“Saya kira ini hasil kerja keras semua pihak, termasuk bimbingan dari Komisi Informasi. Apalagi sekarang ada e-Monev, keterbukaan informasi kita bisa lebih maksimal,” ujar Herman Suryatman.
Herman menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting. Ia berharap informasi publik dapat dimanfaatkan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat pada tahun 2024.
“Harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan,” tambahnya.
Menurut Herman, memastikan informasi yang baik dapat menjangkau semua lapisan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Ia mencontohkan bahwa kurangnya informasi kepada individu bisa menjadi penyebab maraknya judi online.
“Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, bank emok ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat,” jelas Herman.
Herman menyatakan, tantangan tahun ini adalah memastikan informasi yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan hingga tingkat individu.
“Itu tantangan kita tahun ini. Jadi bukan hanya keterbukaan informasi publik tapi bagaimana informasi yang terbuka ini dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu,” sebutnya.
Acara peluncuran e-Monev diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas e-Monev oleh Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar, Viky Edya Martina, para komisioner Komisi Informasi Jabar, serta tim independen monitoring dan evaluasi. (DK)
