GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, memastikan distribusi LPG subsidi 3 kg di Jawa Barat telah kembali normal. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual LPG 3 kg, setelah sebelumnya terjadi kelangkaan di beberapa daerah.
“Kemarin Presiden sudah memerintahkan pengecer boleh kembali menjual. Jadi, seharusnya tidak ada lagi kelangkaan, dan masalah distribusi sudah terselesaikan,” ujar Bey usai Rapat Pimpinan (Rapim) Gubernur di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/2/2025).
Pemprov Jabar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus mengawasi distribusi dan harga LPG di pasaran. Pengawasan ini dilakukan dengan monitoring langsung, bimbingan kepada pengecer, serta penugasan petugas ke lapangan.
Bey juga menegaskan bahwa penimbunan LPG yang menyebabkan kelangkaan buatan adalah tindakan melanggar hukum dan akan ditindak tegas.
“Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan terkait hal ini,” tegasnya.
Jika masih ada kendala dalam distribusi, Pemprov Jabar siap berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi cepat, termasuk opsi pengiriman langsung ke tingkat kelurahan.
Efisiensi Anggaran Pemdaprov Jabar
Selain membahas distribusi LPG, Bey juga menyoroti rencana efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar. Pembahasan masih berlangsung dengan Badan Anggaran (Banggar), dengan potensi penghematan Rp2-4 triliun.
“Besok akan dibahas lebih detail dengan Banggar. Ini dilakukan agar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan selaras dengan visi gubernur terpilih nantinya,” jelasnya.
Langkah efisiensi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung program prioritas bagi masyarakat Jawa Barat.
Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Masih Uji Coba
Dalam kesempatan yang sama, Bey juga menyinggung program cek kesehatan gratis di puskesmas yang masih dalam tahap uji coba. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat dan diharapkan segera diterapkan secara luas.
“Saat ini masih tahap uji coba karena antusiasme masyarakat tinggi. Namun, program ini belum dilaksanakan setiap hari karena belum ada kebijakan resmi dari Kementerian Kesehatan,” jelas Bey.
Pemprov Jabar berharap program ini dapat menjadi layanan rutin di seluruh puskesmas, sesuai arahan Kementerian Kesehatan.
“Harapannya, layanan ini bisa tersedia setiap hari di puskesmas. Kami menunggu arahan resmi dari Kemenkes,” tutupnya.
SUMBER : HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Ika Mardiah
