Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (28/7/2025).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten Garut menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat pelayanan kesehatan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Senin (28/7/2025).
Rapat Paripurna kali ini membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam merancang program-program prioritas. Ia juga mengapresiasi Raperda inisiatif DPRD mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Garut atas persetujuannya terhadap Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2025. Ini menjadi bentuk dukungan konkret terhadap arah pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Bupati.
Ia menyampaikan bahwa dalam menetapkan program perubahan, pemerintah daerah berupaya selektif dan bijak karena keterbatasan anggaran menuntut efisiensi dan efektivitas maksimal. Dua fokus utama dalam perubahan APBD tahun ini adalah perbaikan infrastruktur serta penguatan layanan kesehatan.
“Kami sangat menekankan orientasi kegiatan pada infrastruktur, karena ini sering menjadi sorotan masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan, terlebih dengan adanya perubahan DTSEN yang berdampak pada 200 ribu warga Garut yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima BPJS,” jelas Syakur.
Menurutnya, perlu ada antisipasi serius atas lonjakan permintaan pelayanan kesehatan di tengah transisi sistem jaminan sosial tersebut.
Bupati juga menilai forum Badan Anggaran DPRD telah memberikan kontribusi penting melalui koreksi dan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan arah kebijakan fiskal daerah.
“Kami sangat menghargai komitmen dan kesabaran DPRD dalam menyusun bersama KUA-PPAS ini agar benar-benar bisa menjadi solusi atas persoalan riil masyarakat,” pungkasnya.(red).
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut
