GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG – Aplikasi Sapawarga mencatat sebanyak 5.581 aduan masyarakat selama periode 2024–2025. Dari jumlah tersebut, 88 persen telah berhasil diselesaikan, termasuk 481 aduan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Informasi ini terungkap dalam kegiatan Pembinaan SP4N LAPOR yang diselenggarakan oleh PPID Diskominfo Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (8/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta sejumlah perangkat daerah seperti Inspektorat Jabar, Jabar Saber Hoaks (JSH), Jabar Digital Service (JDS), dan Dinas Perhubungan Jabar.
“Kami ingin menyampaikan pembaruan terkait SP4N LAPOR sekaligus memperkuat sosialisasi fitur ‘Aduan’ pada aplikasi Sapawarga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Yulia Susanti dari tim PPID Diskominfo Jabar.
Yulia menjelaskan, mayoritas laporan berkaitan dengan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. “Aduan terbanyak menyangkut kerusakan infrastruktur, lalu diikuti masalah layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan,” tambahnya.
Jawa Barat Jadi Daerah Percontohan SP4N LAPOR 4.0
Pemprov Jawa Barat menjadi salah satu dari 10 daerah yang ditunjuk sebagai piloting penerapan SP4N LAPOR versi 4.0, platform pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang diluncurkan sejak 2023. Sistem ini didasarkan pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 dan melibatkan jajaran eksekutif daerah dari Gubernur hingga pejabat pelaksana pengaduan.
Kini, fitur Sapawarga semakin terintegrasi dengan berbagai layanan penting, termasuk kanal informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan tahapan Pilkada, yang juga menyediakan akses pengaduan dugaan pelanggaran pemilu secara langsung.
Jabar Saber Hoaks Klarifikasi Ratusan Informasi Menyesatkan
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula capaian Jabar Saber Hoaks (JSH), unit khusus klarifikasi informasi yang dibentuk sejak Desember 2023. Hingga pertengahan 2025, JSH telah menangani 777 proses klarifikasi, 505 pemantauan hoaks, dan 263 laporan langsung dari masyarakat.
Mayoritas informasi yang diklarifikasi berkaitan dengan hoaks lowongan kerja, bantuan sosial, BPJS, dan penipuan digital yang mencatut nama Gubernur Jabar melalui aplikasi pesan singkat.(red).
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar
