Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045
GARUT BERKABAR JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, turut menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 yang diselenggarakan di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Senin (08/07/2024).
Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Isma Yatun, yang menyerahkan LHP kepada Presiden Joko Widodo. Dengan tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”, acara ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada BPK atas profesionalismenya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Jokowi juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun ini.
Presiden menegaskan bahwa predikat WTP adalah kewajiban semua penyelenggara pemerintahan dalam menggunakan APBN dan APBD dengan bijak. “Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural dan penyederhanaan. (Pemred GB)
Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Isma Yatun, yang menyerahkan LHP kepada Presiden Joko Widodo. Dengan tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”, acara ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada BPK atas profesionalismenya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Jokowi juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun ini.
Presiden menegaskan bahwa predikat WTP adalah kewajiban semua penyelenggara pemerintahan dalam menggunakan APBN dan APBD dengan bijak. “Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural dan penyederhanaan. (Pemred GB)
Share this content:
