GARUT BERKABAR, Garut Kota – Wakil Bupati Garut, drg. Hj. L. Putri Karlina, melakukan kunjungan kerja sekaligus audiensi dengan PT. Danby di Aula Cimanuk Eks. Bakorwil, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, pada Jumat (21/2/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Muksin, serta jajaran terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati membahas permasalahan tenaga kerja yang terdampak akibat kebijakan perumahan karyawan. Ia menegaskan pentingnya peran serikat buruh dalam menghadapi situasi ini dan mencari solusi terbaik bagi para pekerja.
“Kami saat ini tengah mengidentifikasi permasalahan dan telah berkoordinasi dengan Disnakertrans serta BPJS Kabupaten Garut untuk mencari jalan keluar yang optimal,” ujar Putri Karlina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menemukan solusi sebelum Lebaran, sehingga para pekerja memiliki kepastian mengenai status mereka. Selain itu, pemerintah daerah akan berupaya mengadakan pertemuan dengan pihak kurator guna memperjelas hak para pegawai.
“Hak-hak pekerja, terutama dalam kasus PHK, harus dipastikan agar mereka bisa segera menerima apa yang menjadi hak mereka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya pemantauan kondisi perusahaan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
“Pemerintah harus mampu mendeteksi kondisi perusahaan lebih awal agar mitigasi dapat dilakukan sebelum pekerja kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba,” tegasnya.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Garut, Muksin, menyampaikan bahwa pihaknya akan menghadirkan kurator PT. Danby untuk memberikan kejelasan terkait hak karyawan, termasuk status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami ingin memastikan ada kejelasan agar langkah-langkah selanjutnya bisa diambil dengan tepat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan perlunya setiap serikat buruh melakukan profiling anggotanya untuk menyiapkan skema kebijakan jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Hal ini akan menjadi dasar bagi Bupati dan Wakil Bupati Garut dalam menentukan langkah ke depan.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Garut, Supriatna, menjelaskan bahwa BPJS memiliki mekanisme perlindungan bagi pekerja yang terdampak, termasuk jaminan kehilangan pekerjaan. Namun, status kepesertaan pekerja harus tetap aktif agar mereka dapat menerima manfaatnya.
BPJS Ketenagakerjaan juga akan membantu pekerja yang terkena PHK dengan memberikan bantuan finansial selama enam bulan sebesar 60% dari gaji terakhir mereka serta mendukung pencarian kerja.
Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD, Komisi IV DPRD, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jabar, KASBI Garut, serta pekerja PT. Danby.(Rsm).
