GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG – Dalam era banjir informasi digital, kecepatan dan ketepatan respons terhadap informasi yang beredar menjadi krusial. Terlebih, munculnya berita hoaks dan informasi menyesatkan di media sosial dapat mencoreng citra pemerintah dan merusak kepercayaan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menekankan pentingnya media monitoring sebagai salah satu instrumen strategis kehumasan untuk menjaga stabilitas opini publik. Dalam forum IKP Talks #7 bertajuk “Pemetaan Isu & Opini Publik: Peran Media Monitoring Bagi Kehumasan Pemerintah Itu Penting” yang digelar pada Kamis (31/7/2025), Adi menyoroti bahwa hoaks bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi ancaman nyata terhadap kredibilitas pemerintah.
“Konten menyesatkan yang tak segera diklarifikasi dapat menimbulkan kekacauan informasi, memperbesar ketidakpercayaan, bahkan memperkeruh penyelesaian masalah,” ujarnya. Berdasarkan data Komdigi RI tahun 2024, ribuan hoaks terdeteksi di media sosial namun tidak semuanya mendapatkan klarifikasi tepat waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, peran humas pemerintah tidak cukup hanya mengetahui isu yang sedang ramai dibicarakan. Lebih dari itu, humas harus mampu menyusun strategi komunikasi berbasis data yang akurat dan bersikap responsif terhadap perkembangan informasi.
“Media monitoring bukan hanya soal mendeteksi trending topic, tetapi juga menyusun langkah komunikasi yang presisi dan terukur. Humas perlu memahami dinamika isu dan bertindak cepat dengan bukti kuat,” jelas Adi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam memanfaatkan teknologi dan membangun sistem komunikasi publik yang solid.
Sementara itu, narasumber IKP Talks, Virgana Targa Sapanji dari Universitas Widyatama Bandung, memberikan pelatihan langsung mengenai teknik media monitoring. Ia memperkenalkan berbagai alat bantu, dari yang gratis seperti Google Trends, hingga platform berbayar yang lebih komprehensif.
“Isu negatif yang menyebar di media sosial harus segera direspons. Jangan sampai dibiarkan berkembang liar. Humas perlu hadir, memberikan penjelasan, dan mengendalikan opini sebelum berkembang menjadi krisis,” tegas Virgana.
Ia juga mengingatkan pentingnya menelusuri arsip pemberitaan lama yang bisa dikaitkan kembali dengan isu terkini. Konsistensi dalam memberikan klarifikasi, menurutnya, menjadi pilar utama menjaga kepercayaan masyarakat.
Menutup kegiatan, Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, Viky Edya, berharap agar pengetahuan yang diperoleh dari forum ini bisa diimplementasikan secara nyata oleh para praktisi humas pemerintah di seluruh wilayah Jawa Barat.(red)
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar
